Prof. Dr. Albertus Wahyurudhanto, M.Si. (lahir 7 April 1964 ), merupakan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional periode 2020–2024 dari unsur pakar kepolisian yang dilantik oleh Presiden RI, Joko Widodo pada tanggal 19 Agustus 2020. Ia merupakan dosen tetap di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian sejak tahun 2003 dan sebelumnya adalah wartawan pada harian Suara Merdeka Semarang selama 17 tahun. Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2023, ia ditetapkan menjadi Profesor/Guru Besar dalam bidang Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian.

• SMP Pangudi Luhur Domenico Savio
• SMA Kolese Loyola Semarang
• S-1 Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro
• S-2 Ilmu Administrasi Publik Universitas Diponegoro
• S-3 Ilmu Pemerintahan Universitas Padjajaran

Albertus Wahyurudhanto mengawali kariernya sebagai wartawan di Harian Suara Merdeka Semarang pada tahun 1986. Sebagai wartawan, ia telah meliput berbagai event olahraga, seperti Asian Games, Jepang (1994); Olimpiade, Amerika Serikat (1996); All England, Inggris (1991–1996); dan Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis, Swiss (1995). Albertus Wahyurudhanto juga turut aktif dalam misi kebudayaan dan kegiatan internasional dengan menjadi delegasi pada Misi Kebudayaan Indonesia di Lefkada, Yunani (1997). Ia juga terhitung sebagai delegasi Indonesia dalam Kongres Wartawan se-Asia Pasifik di Busan, Korsel (2002).

Albertus Wahyurudhanto melanjutkan kariernya menjadi Dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian sejak tahun 2003 dengan mengampu beberapa mata kuliah di bidang Kebijakan Publik, Politik, Komunikasi, Penulisan Ilmiah, hingga Administrasi Kepolisian Kontemporer. Ia aktif mengajar di berbagai lembaga pendidikan kepolisian hingga dikukuhkan menjadi Guru Besar Bidang Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian pada 1 Juni 2023.

Pada 19 Agustus 2020, ia dilantik oleh Presiden Joko Widodo menjadi Komisioner di Komisi Kepolisin Nasional Republik Indonesia untuk periode 2020–2024 mewakili unsur Pakar Kepolisian. Sebagai Komisaris Kompolnas, Albertus bersikap vokal tentang reformasi kepolisian. Ia menekankan perlunya perbaikan budaya di dalam lembaga sambil mengadvokasi transparansi dan keterbukaan yang lebih besar terhadap kritik publik.